Thaksin Shinawatra: Dari Kudeta Thailand ke Penasihat IKN?

Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, telah ditunjuk sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pengumuman penting ini disampaikan langsung oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani, pada Senin, 24 Maret. Penunjukan ini menempatkan Thaksin bersanding dengan tokoh-tokoh kaliber dunia lainnya, termasuk Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, dan F Chapman Taylor, menegaskan kembali pengaruh globalnya meskipun telah melewati rekam jejak politik Thailand yang penuh gejolak, termasuk peristiwa kudeta saat memimpin Negeri Gajah Putih.

Lahir pada 26 Juli 1949 di San Kamphaeng, Chiang Mai, perjalanan hidup Thaksin Shinawatra sangatlah dinamis. Sebagai PM ke-23 Thailand yang menjabat pada periode 2001-2006, ia berasal dari keluarga kaya raya keturunan Tionghoa Hakka dengan bisnis yang merentang dari properti, keuangan, hingga hiburan. Setelah menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat, di mana ia meraih gelar master bidang peradilan pidana dari Eastern Kentucky University pada 1975 dan gelar doktor dari Sam Houston State University di Texas pada 1978, Thaksin mengawali karirnya sebagai bagian dari kepolisian kerajaan Thailand. Ia mencapai pangkat Letnan Kolonel sebelum akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri pada 1987 dan mengalihkan fokusnya sepenuhnya ke dunia bisnis.

Transisinya ke dunia bisnis terbukti sangat berhasil, mengantarkannya menjadi salah satu orang terkaya di Thailand. Ia mendirikan perusahaan telekomunikasi Advanced Info Service (AIS) dan Shin Corporation, yang menjadi tonggak kesuksesan finansialnya. Setelah meraih kesuksesan di ranah korporat, Thaksin kembali merambah dunia politik. Ia sempat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada 1994-1995 dan Wakil Perdana Menteri pada 1995-1997. Puncaknya, pada 1998, ia mendirikan Partai Thai Rak Thai (TRT) yang berhasil memenangkan Pemilu 2001, mengangkatnya ke kursi Perdana Menteri. Selama masa kepemimpinannya, ia meluncurkan kebijakan populisme yang berfokus pada pengentasan kemiskinan melalui program dana desa, pinjaman pertanian berbunga rendah, dan skema kesehatan universal 30 baht. Kebijakan ekonomi Thailand ini terbukti efektif, berhasil menurunkan angka kemiskinan nasional dari 21,3% menjadi 11,3% dalam kurun waktu 2001-2006, dan bahkan melunasi utang Thailand ke IMF dua tahun lebih cepat dari jadwal.

Namun demikian, perjalanan politik Thaksin Shinawatra tidak selalu mulus. Pada 2006, ia digulingkan melalui kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Sonthi Boonyaratglin, dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Akibat kudeta tersebut, ia dilarang berpolitik dan partainya dibubarkan. Pengasingan pun menjadi bagian dari hidupnya selama 15 tahun, membawanya berkelana ke berbagai negara seperti Inggris, Uni Emirat Arab, hingga Montenegro.

Meskipun berada di pengasingan, pengaruh Thaksin dalam politik Thailand tetaplah kuat dan tak terbantahkan. Hal ini terlihat jelas ketika adiknya, Yingluck Shinawatra, berhasil terpilih sebagai PM Thailand pada 2011, meskipun ia juga harus menghadapi kudeta militer pada 2014. Kini, tongkat kepemimpinan di Thailand diteruskan oleh putrinya, Paetongtarn Shinawatra, yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri. Kepulangan Thaksin ke tanah air pada 2024, setelah partainya, Pheu Thai, kembali berkuasa, menandai babak baru dalam hidupnya.

Tak lama setelah kembali, pada September 2024, Thaksin juga sempat bertemu dengan Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam pertemuan yang menjadi sorotan tersebut, Prabowo menyampaikan harapannya untuk dapat kembali menyambut Thaksin di Indonesia. “Menghormati persahabatan antara keluarga kita, dan berharap dapat menyambut Anda di Indonesia,” tulis Prabowo dalam akun Instagramnya pada 7 September 2024, menggarisbawahi kedalaman hubungan personal dan diplomatik.